UN Tetap Dilanjutkan, IGI Minta Presiden Melindungi Guru

19 Desember 2016 22:05
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim

MAKASSAR, INIKATA.com-Setelah tarik ulur yang begitu lama akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan untuk tetap melanjutkan ujian nasional.

Meskipun saat berkampanye lalu Presiden Jokowi berjanji menghapuskan ujian nasional, namun tampaknya pertimbangan dari mereka yang pro UN masih lebih kuat mempengaruhi Presiden dibanding memenuhi janjinya dulu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, hal terpenting saat ini adalah Presiden Jokowi harus mampu melindungi guru. Guru harus dilindungi dari intimidasi, tekanan dan pemaksaan dari berbagai pihak untuk terlibat atau melakukan pembiaran dalam kecurangan pelaksaan ujian nasional.

“Presiden Jokowi harus mampu memastikan memberikan hukuman berat kepada siapapun baik gubernur, bupati, walikota,kabid, kasi, kepala UPTD, hingga kepala sekolah yang meminta apalagi memaksa guru melakukan kecurangan dalam ujian nasional,”ujar Ramli, Senin (19/12/2016) dalam rilisnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus memastikan untuk memberikan sanksi jelas kepada siapapun yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan ujian nasional.

Selain itu harus memastikan Mendikbud membuat sistem anti curang dalam pelaksanaan ujian nasional. Sistem ini harus mampu memastikan guru terlindungi dari keterpaksaan terlibat dalam kecurangan.

“Kelemahan terbesar ujian nasional selama ini adalah kecurangan sehingga hasilnya pun jika digunakan sebagai data untuk pemetaan pendidikan maka dipastikan kebijakan pendidikannya salah sasaran karena basis datanya tidak akuran dan penuh kecurangan,”katanya.

Harapan selanjutnya adalah UNBK harus lebih diperluas agar mampu mengurangi kecurangan karena selama ini UNBK telah berhasil menekan kecurangan meskipun juga belum mampu 100%.

IGI Juga berharap agar sistem nilai Integritas yang dulu dijalankan Anies Baswedan tetap dilakukan namun harus jelas sanksi yang harus dijatuhkan bagi kabupaten dan kota yang nilai Integritasnya rendah.

Jika ujian nasional telah jujur, IGI berharap kebijakan pemerintah betul-betul berbasis data pemetaan ini.(**)

 

Comments